Pencabul Bocah di Denpasar Dibekuk

Kamis, 20 Oktober 2011 07:49

ilustrasi

DENPASAR - Kepolisian Sektor Denpasar Timur (Dentim), Bali menangkap  pelaku sodomi terhadap bocah berusia 14 tahun. Kapolsek Denpasar Timur Ajun Komisaris I Gusti Nyoman Wintara mengatakan pelaku ditangkap setelah pihaknya mendapat laporan dari orang tua korban.

"Awalnya orang tua korban curiga dengan gelagat anaknya yang kerap datang ke rumah tersangka, akhirnya, orang tua korban melapor dan kami lakukan penyelidikan," jelasnya, Rabu (19/10).

Tersangka bernama IPS, 35, ditangkap di rumahnya di Jalan Kenyeri Gang Nagasari IV No 2 Denpasar Timur. Kepada polisi tersangka mengakui perbuatannya terhadap korban berinisial SS itu. Peristiwa pencabulan tersebut terjadi sejak Juni 2010 hingga 15 Oktober 2011.

Awalnya, pelaku yang tinggal bertetangga dengan korban itu memanggil korban ke rumahnya dan berjanji akan memberi tali layangan. Setelah korban datang dan masuk ke kamar, tersangka kemudian mengajak
korban untuk menonton film porno.

"Setelah nonton film itu, tersangka kemudian memaksa korban untuk membuka celananya dan melakukan perbuatan cabul dan dilakukan secara bergantian," jelas Wintara.

Selain itu, tersangka juga merekam agedan cabul tersebut di telepon gengganya. "Korban diancam oleh tersangka agar datang ke rumah tersangka setiap hari untuk melakukan hubungan seks tersebut, karena jika korban tidak mau datang, tersangka akan menyebarkan video rekaman korban kepada teman-teman korban di sekolah," jelasnya.

Dre@ming Post______

sumber : MICOM

‘Pengawasan di Gilimanuk Lemah’

Rabu, 19 Oktober 2011, 08:09

DENPASAR - Kasus flu burung yang masih tetap merajalela di Bali dituding karena lemahnya pengawasan di pintu masuk unggas di Gilimanuk, Jembrana. Komisi II DPRD Bali menilai karena kurangnya koordinasi antara Pemprov Bali dengan Pemkab Jembrana secara maksimal.

Ketua Komisi II DPRD Bali Tuti Kusuma Wardhani, Selasa (18/10) mengatakan, laporan dan pengaduan masyarakat menyebutkan lemahnya pengawasan di Gilimanuk membuat unggas yang masuk diduga menjadi penyebab penyebaran virus. “Jadi bukan karena dibawa angin saja. Antisipasi tidak ada. Bagaimana bisa ada antisipasi, saya sejak enam bulan lalu wanti-wanti lalulintas unggas seharusnya diawasi betul. Sekarang buktinya begini. Kemarin laporan masyarakat menyebutkan masih ada unggas yang lolos tanpa ada pemeriksaan ketat,” tegas Tuti Kusuma
Wardhani di ruangan Komisi II Gedung DPRD Bali, kemarin.

Politisi Demokat asal Buleleng yang kemarin didampingi anggota Komisi I DPRD Bali Dewa Nyoman Rai Adi, menyebutkan koordinasi penanganan antara Pemkab Jembrana dengan Dinas Peternakan Pemprov Bali yang harus dimaksimalkan. Tuti dengan nada kesal, langsung menyambar telepon di kantor dewan dan sibuk mencari telepon yang bisa dihubungi di Dinas Peternakan Bali. Saat itu yang menerima telepon Tuti, adalah Kepala Bidang Kesehatan Hewan Disnak Bali, Mardiana. Hampir 30 menit lamanya terjadi percakapan alot dalam telepon. Namun lacur, Tuti mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan.

Kata Tuti, Disnak Bali menyebutkan itu merupakan tugas dari Balai Karantina. “Bapak koordinasi dong, pasti ada yang main mata di sana. Unggas masuk Bali itu yang tidak ada pengawasan ketat,” ujar Tuti.

Untuk itu, Komisi II DPRD Bali berencana memanggil Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan yang mengurusi soal flu burung ini. Sebab kasus ini sangat riskan dengan citra Bali di mata dunia internasional. “Karena ini urusannya bukan semata-mata Bali saja. Sebagai daerah pariwisata kami merasa ada tanggungjawab yang harus dipikul dan diselesaikan kalau citra Bali rusak gara-gara turis nggak mau datang, karena ada flu burung,” ujar Tuti.

Anggota Komisi I Dewa Nyoman Rai meminta Komisi II juga mengundang Kapolda Bali. Karena selain pengawasan unggas, urusan pintu masuk Bali juga penting ada koordinasi. “Saya yakin unggas ilegal yang lolos tanpa pemeriksaan kesehatan tidak hanya melalui pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk Jembrana. Banyak lorong tikus yang dimanfaatkan. Ini tidak hanya Balai Karantina saja dan Disnak di Pemkab punya tugas. Harus semua lini, kita akan sampaikan masukan ini, saya berharap Komisi II mengundang Kapolda Bali juga,” ujar Dewa Nyoman Rai Adi.

Dre@ming Post______

sumber : NusaBali

Jero Wacik Digeser, Tokoh Bali Senang ....... kah?

Selasa, 18 Oktober 2011, 07:59

DENPASAR - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik termasuk salah satu menteri yang dirolling dalam reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Putra Bali asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli ini digeser ke posisi Menteri ESDM untuk gantikan rekannya sesama kader Demokrat, Darwin Saleh. Digesernya Jero Wacik dari jabatan Menbudpar disambut gembira para tokoh Bali.

Selain Jero Wacik, ada sederet menteri di KIB II yang posisinya dirotasi. Di antaranya, Mari Elka Pangestu, tokoh profesional yang sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) dan dalam reshuffle kali ini dialihkan ke posisi
Menbudpar, menggantikan Jero Wacik.

Demikian pula EE Mangindaan, yang sebelumnya menjabat Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan). Politisi Demokrat ini digeser menjadi Menteri Perhubungan (Menhub), menggantikan Freddy Numberi (rekannya sesama kader Demokrat). Sedangkan Gita Wirjawan (tokoh profesional) yang sebelumnya menjadi Kepala BKPM, kini dialihkan ke posisi Mendag menggantikan Mari Pangestu.

Selain itu, berdasarkan informasi yang beredar luas di lingkaran Istana, Senin (17/10), sejumlah nama baru juga dipromosikan menjadi menteri. Politisi Demokrat Amir Syamsuddin, misalnya, dipromoasikan menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menggantikan Patrialis Akbar (kader PAN). Sedangkan politisi Golkar Cicip Syarif Sutardjo (Korwil Pemenangan Wilayah Indonesia Timur DPP Golkar) dipromosikan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia akan menggantikan rekannya sesama kader Golkar, Fadel  Muhammad.

Politisi PPP yang kini anggota DPRD DKI Jakarta, Djan Faridz, juga dipromosikan menduduki jabatan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), menggantikan Suharso Manoarta (rekannya sesama kader PPP yang undur diri). Sementara akademisi yang Rektor Universitas Cendrawasih, Papua, Bert Kambuaya, dipromosikan menjadi Menteri Riset dan Teknologo (Menristek) menggantikan Suharna Surapranata (politisi PKS). Sedangkan Dahlan Iskan, tokoh media yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT PLN, dipromosikan Presiden SBY menjadi Menteri Negara BUMN. Dahlan Iskan dipercaya menggantikan Mustafa Abubakar (politisi Golkar). Sebaliknya, politisi PAN Azwar Abubakar dipromosikan menjadi Menpan, menggantikan EE Mangindaan. Sementara, perwira tinggi TNI yang sebelumnya menjabat Komandan Koodiklat TNI AD, Marciano Norman, dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutanto.

Rencananya, para menteri baru di KIB II pasca reshuffle ini akan menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, Selasa (18/10). Segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk munculnya sejumlah nama baru di posisi menteri atau adanya menteri yang digeser posisinya.

Dari perkembangan terakhir hingga tadi malam, bergesernya posisi Jero Wacik ke Menteri ESDM terbilang surprise. Pasalnya, selama ini jabatan Menbudpar seolah sudah pakem jatahnya putra Bali. Ini jika melihat tradisi dalam tiga kabinet sebelumnya sejak era Presiden Megawati, di mana posisi Menteri Pariwisata selalu diduduki putra Bali. Mereka adalah Gede Ardika (Kabinet Gotong Royong 2001-2004), Jero Wacik (KIB I 2004-2009), hingga Jero Wacik (KIB II sebelum reshuffle 2009-2011).

Selama ini, tercatat ada lima putra Bali yang dipercaya menduduki jabatan menteri sejak era mendian Presiden Soeharto. Mereka masing-masing almarhum Letjen TNI Purn Ida Bagus Sujana (putra dari Sanur yang Menteri Pertambangan dan Energi era Orde Baru), almarhum Prof Dr dr Ida Bagus Oka (mantan Gubernur Bali yang jadi Menteri Kependudukan dan BKKBN era BJ Habibie), Anak Agung Gde Agung (tokoh Puri Agung Gianyar yang jadi Menteri Masalah Kemasyaratakan era Gus Dur), I Gede Ardika (putra Buleleng yang jadi Menteri Pariwisata era Megawati), dan Jero Wacik (putra Kintamani, Bangli yang jadi Menbudpar hampir dua kali periode era SBY).

Asumsi yang berkembang belakangan ini, seorang Menbudpar tidak mungkin diberikan kepada orang luar Bali, mengingat pariwisata identik dengan Bali. Karena itu, menjelang dibentuknya KIB II, Oktober 2009 lalu, persaingan berebut posisi Mendudpar terjadi antara seesama putra Bali, seperti Jero Wacik, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace (tokoh Puri Agung Ubud yang Bupati Gianyar), dan Jro Gede Karang (tokoh pariwisata asal Bangli).

Namun nyatanya, digesernya Jero Wacik dari posisi Menbudpar ke Menteri ESDM justru disambut gembira sejumlah tokoh Bali. Alasannya, dengan dipercayanya Jero Wacik menduduki kursi Menteri ESDM, menjadi bukti bahwa Bali punya banyak tokoh yang mampu mengelola bidang selain urusan pariwisata.

Akademisi dari Universitan Ngurah Rai (UNR) Denpasar, Cokorde Gede Atmaja, yang selama ini dikenal sebagai pengamat sosial, hukum, dan politik juga mengaku tidak terkejut Jero Wacik digeser menjadi Menteri ESDM. “Itu justru bagus untuk membuktikan Bali memiliki banyak tokoh nasional,” terang Cok Atmaja di Denpasar, Senin sore.

Cok Atmaja mengingatkan, dalam reshuffle kabinet kali ini, Bali tidak harus berpatokan dengan posisi Menteri Kebudayaan-Pariwisata. Di era Soeharto pun, Bali pernah mendapatkan jatah Menteri Pertambangan dan Energi yang saat itu dijabat IB Sujana. Hanya saja, kata dia, belakangan memang Bali selalu dijatah posisi Menteri Pariwisata. “Tapi, dalam satu rezim, Menteri Pariwisata bukan kiblatnya ke Bali saja. Justru kalau Bali bisa merebut kursi menteri di luar pariwisata atau lebih dari satu menteri, itu bagus untuk membuktikan Bali banyak ada tokoh mumpuni. Kadang kita berpikirnya untuk Menteri Pariwisata harus dari Bali. Tidak boleh seperti itu,” jelas Cok Atmaja. Ditambahkan Cok Atmaja, isu reshuffle kabinet sekarang adalah politik praktis karena pengaruh rezim yang berkuasa. “Politik praktis yang sulit dibedakan antara pengkhianatan dan kesetiaan. Apalagi, sekarang mau ada wakil-wakil menteri segala,” katanya. “Masalahnya sekarang, personel di kementerian itu kebanyakan alias gemuk, kerjanya pun sudah bisa ditebak. Kayak dulu di era Soekarno ada kabinet seratus menteri, ya tidak efektif,” lanjut Cok Atmaja.

Jadi, menurut Cok Atmaja, dirollingnya Jero Wacik ke posisi Menteri ESDM justru merupakan tantangan bagi tokoh-tokoh di Bali. “Siapa pun Menteri Pariwisatanya, kiblat pariwisata itu ya tetap saja ke Bali. Dari Bali pula Indonesia itu dikenal. Nggak usah khawatir,” jelasnya.

Cok Atmaja menantang tokoh-tokoh Bali untuk kembangkan daerahnya menjadi daerah tujuan pariwisata yang bukan hanya karena faktor budaya saja, namun ada keunggulan sisi lain. Misalnya, kembangkanlah Bali menjadi daerah tujuan wisata konferensi (MICE), bukan hanya sebagai daerah tujuan petualang.

“Bali jangan sampai kehilangan ide-ide cerdas dalam pengembangan pariwisatanya. Itu harus dibuktikan, tantangan buat tokoh-tokoh Bali. Ingat, dukungan dan pengaruh Bali dalam kancah politik nasional hanya 3 persen. Nah, ini harus dibuktikan dengan ide-ide bagus dari Bali,” terang Rektor UNR ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta. Menurut Mudarta, digesernya Jero Wacik ke posisi Menteri ESDM ini memberikan pemikiran bahwa dari Bali banyak tokoh mumpuni. “Bali banyak calon menteri dan tokoh mumpuni yang tidak hanya mampu menjadi Menteri Pariwisata. Kalau nanti ada tugas menjadi menteri bidang di luar pariwisata, putra Bali pasti siap,” tegas Mudarta secara terpisah, Senin kemarin.

Mudarta mentatakan, pemikiran dan ide-ide untuk memajukan pariwisata tetap akan lahir dari Bali, sekalipun Menbudpar dipegang tokoh luar Bali. Demokrat Bali, kata Mudarta, yakin Presiden SBY tepat menentukan siapa-siapa yang dipercaya menduduki kursi menteri.

Sementara itu, berbagai kalangan kritik penunjukan 12 wakil menteri yang dilakukan Presiden SBY. Mantan Presiden Megawati yang Ketua Umum DPP PDIP menganggap ini pemborosan, sementara jalannya pemerintahan akan semakin tidak efektif. Megawati memaparkan, ada tiga syarat sebuah tim bisa efektif. Pertama, jika mampu menempatkan orang yang tepat pada bidangnya. Kedua, manajemen yang baik. Ketiga, mampu melakukan skala priotitas dan melihat akar persoalannya.

"Harus dilihat problemnya itu apa saja. Dari situ kan bisa dilihat, dari semua bidang yang diamati, akan dapat dilihat problem-problemnya, kemudian dicari prioritasnya. Jadi, bukan dilihat atau diatasi dengan banyaknya orang seperti itu," tandas Megawati dilansir detikcom terpisah, Senin kemarin. Ditambahkan Mega, negara akan menanggung biaya rutin, gaji, berbagai fasilitas yang harus disediakan kepada para wakil menteri ini. Politisi PDIP lainnya, Ganjar Pranowo, bahkan menganggap penambahan sejumlah wakil menteri ini sebagai upaya SBY cari teman. SBY dinilai sedang mempraktekkan politik akomodasi. "SBY sedang mencari teman. Penunjukkan itu hanya politik akomodasi dalam mencari teman," kata Ganjar. 

Dre@ming Post______

sumber : NusaBali

IMB Balik Nama Saat Hari Libur, Mahasiswa Tolak Hotel Mulia, DPRD Bali Diteror

Senin, 17 Oktober 2011, 08:29

DPRD Bali Ngaku Diteror dalam Ungkap Kasus Hotel Mulia

DENPASAR - Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya mengatakan dirinya bersama rekan kerjanya Wayan Disel Astawa yang juga adalah Ketua Pansus RTRW Bali mendapat banyak terror berupa ancaman untuk menghentikan pengusutan kasus

investasi yang dilakukan oleh Djoko Tjandra di Bali.

"Ancaman tersebut datang baik melalui telp, SMS, bahkan ada yang ingin mendatangi langsung ke rumah. Mereka mengaku aparat dari kejaksaan, kepolisian, penguasa, sampai dari preman," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Mengungkap Sisi Gelap Investasi di Bali" di Gedung KNPI Bali Denpasar, Minggu (16/10).

Arjaya mengaku, tekanan dan teror seperti itu sama sekali tidak menciutkan nyalinya untuk terus berjuang mengungkapkan kasus pembangunan hotel milik Djoko Tjandra di Bali. Kasus ini menyentuh rasa keadilan masyarakat karena Djoko adalah buronan kasus korupsi, tetapi masih bisa mengivestasikan uang untuk pembangunan hotel di Bali.

Pejabat lokal Bali juga dinilai ikut bermain untuk memuluskan proses perizinan tersebut. Padahal untuk masyarakat kecil, proses perizinan untuk membangun rumah tinggal saja sangat sulit.

"Kalau kita meneliti dokumennya, ada surat yang ditandatangani pada hari libur atau hari Minggu. Untuk melayani kepentingan pemodal, pejabat rela masuk kantor pada hari libur. Sedangkan untuk masyarakat
umum, jangankan pada hari libur, pada hari kerja saja masih dipersulit," ujarnya.

Hal senada disampaikan Wayan Disel Astawa. Ia mengaku jika rumahnya didatangi oleh tim yang mengaku dari Mabes Polri terkait kasus Djoko Tjandra beberapa waktu lalu. Tim tersebut menjelaskan kedatangan mereka ingin mendapatkan sejumlah data terkait kasus Djoko Tjandra.

"Saya bertanya data yang mana, karena tidak semua data harus saya berikan karena saya belum kenal siapa mereka," ujarnya.

Baik Arjaya maupun Disel Astawa mengaku saat ini beberapa anggota DPRD Bali yang fokus mengungkap kasus Djoko Tjandra mendapatkan banyak tekanan. Semua pihak yang menekan tersebut mengaku dari pusat.

"Banyak sekali yang meminta agar kasus tersebut dihentikan dan tidak diperpanjang karena masih banyak masalah lain yang lebih penting untuk segera diselesaikan," ujar Arjaya.

Arjaya berjanji, jika kasus ini dipetieskan dengan berbagai macam tekanan, maka dirinya akan mengungkap belasan kasus lain yang juga merupakan hasil investasi Djoko Tjandra di Bali seperti di Gianyar, Denpasar, dan beberapa lokasi lainnya di Bali.

IMB Balik Nama Saat Hari Libur

Kasus proyek Hotel Mulia Resort di Pantai Geger, Desa Adat Peminge, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang diduga milik buron koruptor BLBI Joko Soegiarto Tjandra, dibedah dalam sarasehan di Gedung KNPI Bali, Minggu (16/10). Terungkap, IMB dibalik nama dan keluar pas hari libur. Para tokoh pun sepakat agar proses perizinan proyek Joko Tjandra diusut tuntas, biar ke depan ada keadilan izin usaha bagi krama lokal.

Bedah kasus proyek hotel mewah milik buron koruptor BLBI yang digelar KNPI Bali kemarin dihadiri pula aktivis antikorupsi nasional, Fadjroel Rahman. Dalam sarasehan bertajuk ‘Mengungkap Sisi Gelap Investasi di Bali’ yang dipandu Nyoman Wiratmaja ini, hadir pula sederet tokoh lokal seperti Cokorda Gede Atmaja (pengamat hukum, sosial, politik dari UNR Denpasar), Ngurah Karyadi (aktivis LSM), Wayan Gendo Suardana (aktivis dari Walhi Bali), Nyoman Mardika (aktivis LSM dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi), AKPB Yudi Hartanto (dari Polda Bali), hingga Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya dan Ketua Pansus Penyempurnaan Perda RTRW DPRD Bali Wayan Disel Astawa.

Aspirasi yang terangkum dari sarasehan kemarin, kasus lolosnya perizinan proyek hotel mewah milik buron koruptor BLBI ini harus diusut tuntas. Sisi gelap proses perizinan hotel yang diduga dibangun dari duit korupsi uang rakyat mesti dibuka dari A sampai Z. Ini dimaksudkan agar nantinya ada keadilan bagi setiap masyarakat lokal yang mengajukan izin, bukan hanya dinikmati pemilik modal.

Informasi yang didapatkan Fadjroel Rahman, perkembangan kasus proyek hotel yang diduga milik Joko Tjandra ini sudah dalam tahap penyelidikan Mabes Polri. Bahkan, menurut dia, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan tidak menutup kemungkinan statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Mabes Polri kemungkinan akan tingkatkan statusnya jadi penyidikan,” beber Fadjroel.

Sempat terjadi debat sengit antara Fadjroel vs AKBP Yudi Hartanto. Fadjroel awalnya mempertanyakan buron BLBI seperti Joko Tjandra sampai bisa menginvestasikan uangnya di Bali. Padahal, orang termasuk politisi partai pastinya mengenal Joko Tjandra. Tapi, Yudi Hartanto menegaskan tidak semua orang tahu Joko Tjandra adalah buronan BLBI. “Tapi, polisi pasti tahu Joko Tjandra,” tangkis Fadjroel. “Polisi juga manusia,” jawab Yudi Hartanto.

Fadjroel kemudian memaparkan, Joko Tjandra sebenarnya sudah ditetapkan menjadi buronan sejak 11 Juni 2009. “Joko Tjandra resmi buronan sejak 11 Juni 2009 dengan keputusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Karena itu, lanjut Fadjroel, tidak diragukan lagi bahwa proses perizinan proyek Joko Tjandra hingga kemudian balik nama IMB dari Joko Tjandra ke Viady Sutojo banyak kejanggalan. “Izin tersebut (balik nama IMB) ditetapkan 29 Maret 2011 dari Joko Tjandra ke Viady Sutojo, ini menjadi bukti,” tegas Fadjroel.

Dipaparkan Fadjroel, dari 42 burup koruptor di Indonesia, hanya Joko Tjandra yang bisa lolos berinvestasi di dalam negeri dan ini terjadi di wilayah Badung. “Entah siapa fasilitatornya, pejabat atau siapa yang membantu Joko Tjandra? Sedangkan 41 buron koruptor lainnya, termasuk Edy Tanzil tidak bisa menginvestasikan uangnya di Indonesia,” beber Fadjroel.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya menegaskan pihaknya tetap komit untuk mengungkap semua kasus, tanpa tebang pilih. Untuk kasus proyek hotel Joko Tjandra, menurut Arjaya, ada tekanan kuat dari berbagai arah. Tapi, pihaknya jalan terus. “Kalau mau buka-bukaan, ayo sama-sama. Gendo Saurdana, ayo bersama-sama saya kalau mau buka-bukaan. Untuk kasus, saya mantan Ketua Pansus Aset DPRD Bali, sudah ada berapa hektare aset Bali di Pecatu Graha yang kami selamatkan. Kasus Serangan, ayo buka-bukaan,” jelas Arjaya.

Ditegaskan Arjaya, dalam kasus proyek Joko Tjandra, konteksnya bukan lagi persoalan yang substansi adalah buronan bisa membangun hotel. Proses perizinannya pun janggal. “IMB dibalik nama dan keluarnya di hari libur. Pejabat yang meloloskan ini etikanya di mana? Ini membuktikan bahwa orang yang punya uang saja yang bisa mengatur,” tandas politisi militan PDIP asal Sanur, Denpasar Selatan ini. “Kami akan ungkap kasus yang lain. Sekadar diketahui, mohon maaf, tekanan dari mana-mana, dari segala arah, tapi kami akan tetap ungkap,” imbuhnya.

Sedangkan Gendo Suardana menyatakan kasus proyek Hotel Mulia Resort hanya salah satu contoh kasus ivestasi di mana calo kelas tinggi bermain. Dia meminta kasus-kasus serupa lainnya juga diangkat, seperti masalah pembangunan Bali International Park (BIP). Gendo juga mengaku setuju kalau Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya dan Disel Astawa selaku Ketua Pansus Penyempurnaan Perda RTRW Dewan menegakkan aturan main soal kawasan suci, bhisama, dan UU Tata Ruang, termasuk penerapan moratorium hotel dikaitkan dengan BIP. “Jangan sampai ada ketidakadilan di sini,” pintanya. Pernyataan Gendo langsung ditanggapi Disel Astawa. Menurut politisi PDIP asal Kuta Selatan ini, dalam penerapan aturan Perda, DPRD Bali dan Pemprov Bali sifatnya berfungsi sebagai arahan dan pengawasan saja. Pelaksananya tetap kabupaten dan kota. Soal izin dan IMB pun, kata Disel, ada di kabupaten/kota.

“Sistem yang harus dibenahi, supaya bisa memberikan rasa adil kepada masyarakat. Termasuk, Perda RTRW juga harus memberikan keadilan bagi masyarakat. Kami tidak membela BIP, tidak membela siapa-siapa,” tandas Disel.

Pada acara yang sama, pengamat hukum, sosial, dan politik Cokorde Gede Atmaja menyatakan kasus lolosnya proyek hotel mewah di Pantai Geger membuktikan bahwa pengusaha yang punya uang masih berkuasa dan bisa mengatur semuanya, sementara kesejahteraan hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat.

“Kesejahteraan di Indonesia itu dinikmati oleh pengusaha dan keluarganya, serta penguasa serta orang-orang kaya dan keluarganya. Barulah setelah itu, kesejahteraan dinikmati rakyat. Ini yang sekarang terjadi di Indonesia, sehingga terlihat sekali dominasi pengusaha dan penguasa itu,” tegas Cok Atmaja. Menurut tokoh dari Puri Negara, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini, masuknya pemodal-pemodal besar ke Bali telah menggerus etika. Kasus proyek hotel Joko Tjandra dianggap jadi kasus paling menarik, di mana pengusaha dan orang kaya sangat berkuasa dan bisa membuat segala-galanya. Karena itu, Cok Atmaja mendukung upaya DPRD Bali mengungkap tuntas kasus ini. “Kita siap mengawal. Saya paling berani dan paling sering menegur Arjaya, kalau dia melenceng,” katanya.

Sementara itu, puluhan aktivis dari berbagai elemen organisasi yang tergabung dalam Forum Peduli Gumi Bali menggelar aksi di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Minggu kemarin. Dalam aksinya, mereka berputar keliling lapangan dengan naik sepeda sambil menenteng poster berisi penolakan terhadap megaproyek BIP dan stop pembangunan Hotel Mulia Resort.

“Selamatkan Bali, moratorium sekarang juga, tolak BIP, hentikan Hotel Hulia,” ujar Jubir Aksi, Haris, dalam orasinya. Disebutkan, perkembangan pariwisata di Bali tidak diimbangi dengan usaha untuk menjaga keindahan dan kelestarian alamnya. Investror seringkali menanamkan modal dengan cara yang tidak ramah lingkungan. “Misalnya, sempadan pantai, ruang terbuka hijau, lahan pertanian, bahkan jurang pun disulap menjadi sarana akomodasi pariwisata,” imbuhnya.

Dari data yang dimiliki forum ini, kata Haris, ekspansi industri pariwisata di Bali sudah over kapasitas. Hingga Desember 2010 lalu, telah terjadi kelebihan kamar hotel dan vila mencapai 9.800 unit. Celakanya, kelebihan kamar itu tanpa adanya daya dukung seperti sumber air. “Berdasarkan sebuah riset, Bali akan krisis air mencapai 27,6 miliar meter kubik pada tahun 2015,” bebernya.

Mahasiswa dan Aktifis Demo Tolak Hotel Mulia

DENPASAR - Mahasiswa dan LSM yang tergabung dalam FPGB (Forum Peduli Gumi Bali) menggelar aksi "Gowes untuk Moratorium" di areal Puputan Renon Denpasar, Minggu (16/10).

Mereka bersepeda sambil mengalungkan poster yang berisi tuntutan "Selamatkan Bali", "Moratorium sekarang juga", "Tolak Bali International Park" dan "Hentikan Hotel Mulia milik Djoko Tjandra".

"Aksi ini bertujuan untuk menegaskan kebutuhan Bali akan moratorium pembangunan pariwisata yang sudah menumpuk" ujar I Putu Hery Indrawan, koordinator aksi.

Selain itu, FPGB juga menyatakan penolakan terhadap pembangunan Bali International Park (BIP) dan Hotel Mulia milik

Djoko Tjandra.

Menurutnya, Penelitian Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bersama Universitas Udayana menunjukkan pada Desember 2010, Bali telah mengalami kelebihan kamar mencapai 9.800 kamar.

"Pembangunan fasilitas berlebih akan menyebabkan kerugian secara sosial dan ekologis karena tidak mempedulikan

daya dukung lingkungan," tegas Hery.

Moratorium pembangunan akomodasi pariwisata dipandang hal yang mendesak dilakukan guna menghindarkan Bali

dari overcapacity akomodasi pariwisata.

"Jeda pembangunan ini digunakan untuk menyusun langkah menangani krisis ekologis yang sudah di depan mata," tambah Haris selaku Humas Aksi.

Dalam aksi ini, FPGB menuntut penghentian Hotel Mulia di Pantai Geger yang dinilai telah merusak kelestarian lingkungan. FPGB menilai Pembangunan hotel tersebut dilakukan secara semena-mena sehingga membuat Pantai Geger yang semula indah dan asri menjadi suram dan terdegradasi.

Bukit dipotong-potong menjadi tebing kapur. Pesisir pantai diurug dengan batu kapur sehingga mencemari pantai yang menyebabkan rusaknya rumput laut budidaya petani. Sempadan pantai pun juga dicaplok dengan memasang seng dan timbunan batu kapur sehingga merugikan aktivitas publik terkait dengan sosio religious, ekonomi dan pariwisata.

"Selain penghentian, kami menuntut agar sempadan pantai geger dibersihkan dari timbunan material yang mengganggu akses publik," tegas Haris.

FPGB juga mempertegas penolakan terhadap pembangunan Bali International Park untuk sarana KTT APEC XXI di Bali. Pembangunan BIP dipandang menambah beban ekologis Bali dan bermasalah dalam persoalan agraria.

"Kita menolak megaproyek yang bersembunyi di balik event-event tertentu (KTT APEC)," ujar Hery.

Selain bersepeda, FPGB juga menyebarkan selebaran kepada masyarakat. Aksi "Gowes untuk Moratorium" ini mengundang perhatian masyarakat yang tengah beraktivitas di seputaran Monumen Bajra Sandhi.

Bahkan beberapa orang, terlihat ikut meneriakkan tuntutan yang disuarakan hingga aksi selesai.

Dre@ming Post___________

sumber : NusaBali, MICOM

Simantri Celeng Masuk KUA

Minggu, 16 Oktober 2011, 04:59

DENPASAR - Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi) yang sekarang banting haluan menggunakan ternak dari sapi ke babi atau celeng, sudah masuk ke APBD 2012. Simantri celeng ini bahkan telah dicatat dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran), yang bakal segera dibahas dalam pembahasan RAPBD 2012.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali, Ketut Teneng, Sabtu (15/10) mengatakan penerapan Simantri menggunakan celeng ini masih dicarikan format nama yang lebih tepat, supaya tidak vulgar bernama Simantri celeng. Anggaran untuk penerapan sistem pertanian berkelompok untuk kaum ibu- ibu ini juga sudah dimasukkan dalam KUA dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), yang sudah terkirim ke DPRD Bali. “Sudah masuk ke KUA dan nama programnya masih diformat, supaya lebih bagus
dan gampang tersosialisasi di masyarakat,” tegas Teneng.

Mantan Kabag Publikasi dan Dokumentasi Pemprov Bali ini menegaskan, Simantri menggunakan babi ini pertimbangan dan semangatnya adalah penerapan sistem pertanian terintegrasi, yang harganya murah. Kalau sapi dulu membutuhkan anggaran Rp 200 juta. Karena memerlukan minimal 20 ekor sapi, kandang, peralatan pengolahan bio gas. Kalau babi harganya relative murah. Karena babi harganya lebih murah, makanya program ini dibidik.

“Tujuannya kan untuk kalangan ibu-ibu, supaya lebih mampu meningkatkan kompetensi wirausaha,” ujar Teneng. Sementara usulan Simantri celeng dengan menggunakannya dalam program Simantri terbaru ini, pihak DPRD Bali sendiri belum memastikan, apakah anggaran Simantri celeng bisa diloloskan. Sebab Dewan Bali bakal memanggil Dinas Peternakan terlebih dulu. Ketua Pansus APBD DPRD Bali Komang Gede Putra Astawa secara terpisah mengatakan, berapa besaran anggaran untuk penerapan Simantri celeng ini tidak bisa diungkap jumlahnya. Putra Astawa mengatakan saat ini pihak dewan memberikan Disnak melaksanakan tugasnya menangani flu burung secara maksimal. “Karena menyangkut angka. Saya akan cek dulu,” ujar Putra Astawa kemarin. Politisi PDIP asal Tanah Lot Tabanan ini menyebutkan pihak Komisi II DPRD Bali yang membidangi peternakan, pertanian harus rapat kerja dulu dengan eksekutif.

“Kita akan panggil Dinas Peternakan, Dinas Pertanian menyangkut Simantri ini. Usulan Simantri celeng ini harus dikaji juga dari efektifitasnya. Kita tetap inginkan dalam penerapan program seperti ini, harus berkelompok. Selama ini kan petani atau peternak itu kalau dikasi bantuan sapi maunya sendiri- sendiri. Mereka tidak mau berkelompok. Saya melihat Simantri di desa- desa kendalanya itu, susah mau berkelompok,” tegas Putra Astawa, seraya menyebutkan kalau memang Simantri celeng dianggap layak, maka program ini bakal dilaksanakan pada APBD 2012.

Dre@ming Post______

sumber : NusaBali

indonesia now become place for lesby and guy station,so discusting...